Apa itu aksi damai dan tuntutan 17+8? – 'Kami belum puas dengan janji, kami butuh bukti konkret'
0 menit baca
(Sumber Photo : Antara Photo)Di hadapan wartawan di depan pintu gerbang belakang DPR, mereka juga menuntut DPR dan pemerintah untuk meng-update kemajuannya secara transparan.
"Kami mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata 'akan'... kami ingin bukti konkret," kata Andhyta F. Utami, pegiat media sosial dan salah-seorang perwakilan aksi.
"Kami ingin progres yang nyata," katanya lagi.
Andhyta juga menekankan bahwa tuntutan mereka akan terus bisa berkembang.
Rekannya, Abigail Limuria, menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah melayangkan tuntutan ini kepada 580 anggota DPR melalui email.
"Tolong bapak-ibu dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas. Kami juga butuh transparansi," tegas Abigail.
Adapun rekan mereka yang lain, Andovi da Lopez, mengingatkan bahwa belum semua tuntutan mereka dipenuhi atau bahkan belum dimulai prosesnya.
Dia mencontohkan kasus kekerasan aparat polisi terhadap warga sipil. Andoni juga mencontohkan transparansi anggaran DPR yang disebutnya baru berupa janji semata.
"Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, bukan akarnya. Kalau cuma suruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu tidak menyembuhkan akar masalah, yaitu transparansi anggaran," katanya di hadapan wartawan.
Andoni kemudian mengingatkan pimpinan DPR, pemerintah, polisi, TNI dan presiden agar bertindak cepat.
Dia menyebutkan salah-satu tindakan cepat para pihak terkait saat ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang RUU Pilkada.
"Bisa saja kok dikerjakan dalam satu malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok jikalau ada niatnya," katanya.
Di hadapan wartawan, Fathia Izzati, juga mengingatkan tenggat waktu untuk 17 tuntutan pada Jumat (05/09) besok.
"Kami menaruh tanggal 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan pemerintah terhadap tuntutam kami," kata Fathia.
"Kalau sudah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya," tambahnya.
Sumber berita link di bawah 👇👇
Silakan membaca artikel lengkapnya: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxzjq7rwxyo
